Pembentukan dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi

Prosedur dan Persyaratan Pembentukan dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi. Baca dengan seksama prosedur dibawah ini!

 

PEMBENTUKAN KOPERASI

 

Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami:
a. pengertian, nilai dan prinsip koperasi;
b. azas kekeluargaan;
c. prinsip badan hukum; dan
d. prinsip modal sendiri atau ekuitas.

 

Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
b. Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi;
c. Pendiri Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
d. Pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder;
e. Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
f.  Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
g. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar;
h. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awaluntuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan     oleh rapat pendirian koperasi.

 

Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan :
a. rencana pembentukan koperasi
b. nama koperasi;
c. rancangan anggaran dasar koperasi;

d. usaha koperasi;

e. besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagi modal awal;
f.  pemilihan pengurus; dan
g. pemilihan pengawas.

 

Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian

 

Dalam rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dapat dihadiri oleh Notaris yang terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Notaris sebagaimana dimaksud mencatat pokok–pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirianuntuk dirumuskan dalam akta pendirian.

 

Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi yang diwakili pengurus yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi. Rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pendiri.

 

Rapat pembentukan sebagaimana dimaksud menetapkan anggaran dasar koperasi yang memuat sekurang-kurangnya:

a. daftar nama pendiri;
b. nama dan tempat kedudukan;
c. jenis koperasi;
d. maksud dan tujuan;
e. jangka waktu berdirinya;
f. keanggotaan;
g. jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
h. permodalan;
i. rapat anggota;
j. pengurus;
k. pengawas;
l. pengelolaan dan pengendalian;
m. bidang usaha;
n. pembagian sisa hasil usaha;
o. ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum;dan
p. sanksi.

 

Hasil pelaksanaan Rapat Anggota pembentukan koperasi dibuat dalam :
a. berita acara rapat pendirian koperasi; atau
b. notulen rapat pendirian Koperasi.

 

  ---- Silahkan Download File / Softcopy Anggaran Dasar Koperasi dibawah ini sesuai dengan Jenis Koperasi anda ( Pilih Salah Satu ) : ----

 

Draft Anggaran Dasar Koperasi Produksi

Draft Anggaran Dasar Koperasi Pemasaran

Draft Anggaran Dasar Koperasi Konsumen

Draft Anggaran Dasar Koperasi Jasa

Draft Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Pola Konvensional

Draft Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah

 

Isikan File / Softcopy Anggaran Dasar Koperasi tersebut diatas sesuai hasil keputusan Rapat Pembentukan Koperasi sebagaimana tertuang didalam Notulen / Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi.
Selanjutnya File / Softcopy Anggaran Dasar Koperasi yang sudah terisi lengkap tersebut, silahkan anda upload di halaman pendaftaran atau silahkan klik DAFTAR DISINI beserta isian data lainnya.

 

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

 

Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada Notaris. Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh Notaris. Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang ( Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia ) melalui Notaris.

 

Permohonan pengesahan Akta pendirian koperasi diajukan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia dengan melampirkan dokumen berupa:
a. surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari Pejabat;
b. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup;
c. surat kuasa pendiri;
d. notulen rapat pembentukan koperasi;
e. berita acara rapat Pembentukan Koperasi;
f. akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris;
g. surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
h. surat keterangan domisili;
i. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 (tiga) tahun ke depan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi; dan
j. surat permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam, bagi Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam.

 

Selain dokumen persyaratan tersebut diatas, disertakan juga Surat Pengantar / Rekomendasi dari DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARBARU yang pengajuan permohonannya dapat dilakukan secara Online melalui Website ini melalui menu Mendaftar / Pendaftaran dibagian atas Website ini atau silahkan klik DAFTAR DISINI dengan mengikuti petunjuk pengajuan permohonan melalui  PETUNJUK DISINI

 

 

Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sekunder dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dan ditambah dengan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder, foto copy keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi pendiri, serta surat kuasa dari koperasi.

 

Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud diterima oleh pejabat yang berwenang dan diberikan surat tanda terima.

 

Pejabat yang berwenang melakukan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud.

 

Pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan Akta pendirian koperasi diterima secara lengkap.

 

Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan pengesahan Akta pendirian koperasi diterima secara lengkap.

 

Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud yang telah diperbaiki sesuai yang disarankan dalam surat penolakan.

 

Pejabat yang berwenang memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap.

 

Apabila permintaan ulang pengesahan tersebut disetujui, maka keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri.

 

Apabila permintaan ulang pengesahan ditolak maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya melalui Notaris dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan.

 

Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan akhir.

 

Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperasi masih dalam proses, pengurus yang ditunjuk untuk pertama kali dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau koperasi. Setelah akta pendirian koperasi disahkan, Rapat Anggota memutuskan untuk menerima atau menolak tanggung jawab pengurus atas kegiatan usaha atau tindakan hukum sebagaimana dimaksud sebagai tanggung jawab Koperasi. Apabila Rapat Anggota menerima, maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan pengurus menjadi tanggung jawab koperasi. Apabila Rapat Anggota menolak maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab pengurus baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

 

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Menteri. Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi. Nomor status badan hukum sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan huruf “BH”. Keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud disampaikan secara langsung kepada pendiri melalui Notaris.